Tunawisma

tunawisma

Solusi Mainstream (sudah ada)

Seperti yang tercantum pada Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, fakir miskin (termasuk di dalamnya tuna wisma) dipelihara oleh negara. Pada dasarnya, pemerintah sudah menjalankan beberapa program untuk menanggulangi kemiskinan. Akan tetapi, beberapa dari program tersebut dipandang sebagai hal yang tidak mendidik para fakir miskin agar mampu untuk mandiri dan bisa lepas dari lingkaran kemiskinan.

Diantaranya, pemerintah mengadakan program BLSM, yaitu program pengganti subsidi BBM, dengan memberikan bantuan tunai secara langsung kepada fakir miskin. Namun, apakah dalam waktu empat bulan, penerima BLSM akan mandiri secara ekonomi? Belum tentu. Pemerintah seolah lupa bahwa dampak kenaikan harga BBM akan berimbas pada setiap lini perekonomian dan akan berlangsung seterusnya. Lantas, apa yang bisa dilakukan fakir miskin penerima BLSM setelah tidak memperoleh bantuan sosial dari pemerintah? Jika tidak ada usaha pemberdayaan, kelompok masyarakat tersebut akan tetap miskin.

Program BLSM ini tampak indah tetapi hanya sementara. Masyarakat dicekoki dengan bantuan sosial, tapi di saat masyarakat terlena dengan bantuan tersebut, pemerintah akan meninggalkannya, karena memang anggaran program terbatas untuk empat bulan saja. Masyarakat yang terlena sontak gelagapan karena sumber dana untuk membiayai sebagian kebutuhannya tertutup. Oleh sebab itu, ketergantungan masyarakat inilah yang mendasari munculnya penilaian bahwa program BLSM tidak mendidik masyarakat untuk mandiri.

Solusi Original (belum ada)

Kelompok 50 telah memikirkan solusi dimana fakir miskin, khususnya tuna wisma, bisa dibantu sekaligus dididik agar bisa mandiri. Di solusi yang kami buat, tentunya pemerintah diminta untuk sangat proaktif demi berjalannya solusi ini.

Solusi ini dibuat berdasarkan penyebab utama dari adanya dan melunjaknya jumlah pengangguran serta para tuna wisma, yaitu urbanisasi yang berlebihan. Perkembangan desa yang tertinggal membuat banyak orang desa yang merantau ke kota besar. Alhasil, hanya dengan modal nekat dan tanpa latar pendidikan yang jelas, mereka pun menjadi pengangguran, dan banyak yang akhirnya menjadi tuna wisma.

Solusi kami adalah suatu rancangan pembuatan desa, dimana nantinya desa tersebut akan menjadi suatu sarana pemberdayaan fakir miskin, terutama tuna wisma, yang akan dimobilisasikan dalam bentuk transmigrasi. Di desa ini disediakan tempat tinggal dengan fasilitas yang memadai untuk para transmigran. Selain itu, terdapat juga tempat-tempat penunjang kehidupan seperti balai desa, lapangan serbaguna, pasar, sekolah dengan berbagai tingkat, LSM, polsek, dan juga puskesmas.

denah singkat desa mandiri

Sesuai tujuan dibangunnya desa ini, pemerintah harus proaktif untuk menggiatkan CSR (Corporate Social Responsbility) dengan mensosialisasikan kepada para wirausahawan untuk ikut memberdayakan fakir miskin dengan membuka lapangan pekerjaan baru di desa tersebut. Tentu, dengan ini, terjadilah suatu hubungan mutualisme. Dari situlah para transmigran dapat menghidupi dirinya sendiri, dan bahkan keluarganya.

Dengan win-win solution ini, pemerintah dapat membantu fakir miskin sekaligus mendidiknya agar bisa mandiri. Solusi ini bersifat tidak merendahkan martabat fakir miskin sebagai manusia, tidak seperti program BLSM yang tidak mendidik fakir miskin dan malah membangun budaya ketergantungan sosial dan ekonomi.

Oleh: Sevi, Addo, Nisa, dan Reza